KORUPSI UNTUK KAMPANYE PEMILU

February 16, 2009

Pemilu   di Republik ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955. Jumlah partai pengikut Pemilu lebih dari 30 partai. Mulai dari partai kelompok perorangan seperti Sarsadi. dkk.yang berlambang gambar kendi, sampai dengan partai yang bermassa besar seperti PNI yang berlambang kepala banteng dalam segitiga, dan Masyumi dengan bulan sabitnya.

Pada masa itu belum ada televisi. Kampanye diadakan hanya dengan cara memasang tanda gambar partai ditempat tempat strategis, ceramah. dan pawai. Walaupun biaya kampanye tidak sebesar sekarang, namun partai partai tersebut tetap memerlukan adanya dana kampanye. Dana tersebut kebanyakan dikumpulkan dari para anggauta dan simpatisan partai yang sangat bersemangat memenangkan partai mereka masing masing. Namun ada satu partai yang bernama PRN, yang menurut ingatan saya berlambang padi dan kapas, menempuh jalan korupsi untuk meraih dana partai.

Kisah ini  diawali pada tahun 1954. Portofolio Menteri Kehakiman saat itu dijabat oleh Mr Djodi Gondokoesoemo , yang juga  bertindak sebagai pimpinan Partai Rakyat Nasional ( PRN ). Kementerian Kehakiman membawahi jawatan Immigrasi , yang wewenangnya  antara lain  memberikan visa bagi orang asing yang akan tinggal di Indonesia. Pada suatu waktu Mr Djody telah memberikan perpanjangan visa kepada seorang yang bernama Bong Kim Tjong.

Seorang anggauta parlemen dari partai PSI dibawah kepemimpinan Sutan Syahrir yang bernama Tan Po Goean , curiga kalau pemberian visa tersebut tidak wajar. Ia melakukan investigasi dengan cara membeli informasi dan bukti bukti yang terkait dengan kasus tersebut. Ia sempat mengeluarkan uang Rp 6000 untuk mendapatkan bukti bukti tersebut. Ia kegirangan waktu menemukan selembar kuitansi sebesar Rp 20.000 yang ditanda tangani oleh Djodi di berkas permohonan visa Bong Kim Tjong. Kuitansi menyebutkan kalau uang tersebut sebagai sokongan pemohon visa untuk PRN.

Merasa kuat dengan bukti bukti tersebut, Tan Po Goean yang juga mantan menteri di kabinet Syahrir, langsung melapor pada Jaksa Agung Suprapto. (Patungnya sekarang berdiri didepan kantor Kejaksaan Agung). Iapun memberikan perintah menangkap Mr Djodi untuk diadili. Dalam persidangan terungkap bahwa memang PRN menghimpun dana melalui cara penyalah gunaan pemberian visa terutama untuk orang Tionghoa dan India. Tetapi terdakwa menyangkal kalau uang tersebut untuk dia pribadi.

Pengadilan memvonnis Mr Djodi dengan pidana satu tahun penjara. Terdakwa mengajukan grasi kepada Presiden Sukarno, dan hukumannya dikurangi enam bulan. Konon Wakil Presiden Mohammad Hatta kurang setuju dengan pemberian grasi tersebut. Barangkali beliau beranggapan bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang tidak layak diampuni.

Penulis : Daradjadi

Sumber : Penelitian Google dan Ingatan masa lalu